Menteri Keuangan Sri Mulyani |
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat tidak ada kekhawatiran terhadap ekonomi dalam negeri, walaupun jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia naik 7,8 persen (yoy) menjadi 325,3 miliar dolar AS.
"Kalau dilihat dari nominalnya, barangkali kita akan khawatir apa benar bisa (bayar), jumlah utang kita Rp 3.400 triliun, kalau dengan ukuran ekonomi kita sekitar Rp 12.600 triliun, maka secara persentase sekitar 27 persen," tutur Sri Mulyani, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).
Jumlah utang luar negeri RI dinilai Sri Mulyani masih terbilang sedikit dibandingkan Amerika Serikat yang memiliki utang sekitar 70 persen dari ukuran ekonominya atau produk domestik bruto (PDB) sebesar 18 ribu miliar dolar AS, dengan kata lain satu kepala orang AS punya utang 50 kali dari setiap satu orang Indonesia.
Kemudian, Jepang yang memiliki utang pemerintahannya sekitar 200 persen dari PDB-nya yang mencapai 4.000 miliar dolar AS.
"Kok mereka tidak bangkrut, enggak khawatir? Karena (AS dan Jepang) ekonominya terus memproduksi," tutur Sri Mulyani.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 6 persen dan desifit APBN dapat terjaga, maka masyarakat akan makmur dan ekonomi dalam negeri menjadi lebih besar, sehingga tidak perlu ada rasa kekhawatiran tidak mampu membayar utang luar negeri.
"Jadi kalau setiap tahun pertumbuhan ekonomi tumbuh 5 persen sampai 6 persen, maka kita punya kemampuan lebih besar (bayar utang) dan jumlah tambahan utang setiap tahun lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi," tutur Sri Mulyani.
Bank Indonesia merilis utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan III 2016 tercatat sebesar 325,3 miliar dolar AS atau tumbuh 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
Berdasarkan kelompok peminjam, posisi utang luar negeri Indonesia sebagian besar terdiri dari utang luar negeri sektor swasta yakni mencapai 163,1 miliar atau 50,1 persen dari total utang luar negeri.
Sementara posisi utang luar negeri sektor publik atau pemerintah sebesar 162,2 miliar dolar AS, atau 49,9 persen dari total ULN.
baca juga : Politikus PDIP: Kita Lawan yang Ingin Mengubah Pancasila
0 komentar:
Post a Comment